JPNN.com » Politik » Legislatif » Peringatan Tegas Ketum Baladhika Karya SOKSI untuk Pelapor Ketua MPR ke MKD DPR Peringatan Tegas Ketum Baladhika Karya SOKSI untuk Pelapor Ketua MPR ke MKD DPR
Sabtu, 22 Juni 2024 – 20:44 WIB ![Peringatan Tegas Ketum Baladhika Karya SOKSI untuk Pelapor Ketua MPR ke MKD DPR](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/06/22/ketua-umum-baladhika-karya-soksi-nofel-saleh-hilabi-didampin-ouaj.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi didampingi sejumlah anggotanya menyampaikan pernyataan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/6). Foto: source for jpnn jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi meminta kepada pelapor yang melaporkan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera mencabut laporannya.
Selain juga, Nofel juga meminta pelapor meminta maaf kepada ketua maupun pimpinan MPR karena sudah melakukan tindakan yang tidak tepat serta menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Kita minta pelapor atas nama Muhammad Azhari untuk segera mencabut laporannya di MKD serta meminta maaf, karena laporan sumir yang menyerang kehormatan Ketua MPR sebagai wakil ketua umum Partai Golkar ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI sebagai salah satu dari tiga ormas pendiri Partai Golkar," tegas Nofel Saleh Hilabi, Sabtu (22/6).
Baca Juga:- Bamsoet Tak Hadir dalam Sidang MKD DPR, Fahri Lubis Sebut Sudah Tepat
Caleg Partai Golkar dari Dapil III Jawa Barat ini menegaskan Ketua MPR tidak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD NRI 1945.
Namun, kata Nofel, kalimat tersbeut diawali dengan kata 'kalau atau jika' sehingga pernyataan tersebut tidak mengandung makna pretensi dalam rangka melangkahi partai politik yang ada.
"Dalam laporan ke MKD Muhammad Azhari melaporkan Bamsoet mengatakan semua partai politik setuju untuk amendemen UUD NRI 1945. Ini jelas pembohongan dan pembodohan publik," terangnya.
Baca Juga:- Tidak Bisa Hadiri Panggilan MKD DPR, Bamsoet: Undangan Baru Saya Terima Kemarin Sore
Selain menyerang kehormatan pimpinan MPR, kata Nofel, pelapor bahkan bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoaks yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dia mengaku sudah mengecek langsung hasil rekaman konferensi pers saat Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pernyataan pada 5 Juni 2024 lalu yang dijadikan dasar materi aduan.