Mantan Bupati Langkat Bebas di Kasus TPPO, Komnas HAM Dukung Kejaksaan Ajukan Kasasi

jpnn.com, MEDAN - Komnas HAM menanggapi vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Komnas HAM mengaku menyesalkan putusan tersebut dan menilai bahwa hal itu tidak memenuhi hak atas keadilan.

“Terutama bagi para korban terutama keluarga korban yang telah meninggal dunia,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah dalam keterangannya, Rabu (10/7).

• Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin jadi Tersangka Kasus Suap

Anis menyebutkan bahwa pihaknya memandang perlunya lembaga-lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial, melakukan pengawasan atas proses peradilan kasus tersebut.

“Komnas HAM juga mendukung Kejaksaan yang akan melakukan kasasi atas kasus tersebut,” kata dia.

Putusan majelis hakim itu dianggap kontraproduktif lantaran Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan extraordinary crime.

• Bupati Langkat Kena OTT KPK, Terbit Rencana dan 6 Orang Lainnya Dibawa ke Jakarta

“Kami berpandangan bahwa penguatan pencegahan dan penanganan TPPO perlu dilaksanakan lebih massif lagi bagi semua pemangku kepentingan termasuk lembaga peradilan,” tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin divonis bebas dalam perkara TPPO oleh Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.