Perihal Kenaikan Pajak Hiburan, HIPPI DKI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan segera mengeluarkan Surat Edaran mengenai aturan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Airlangga mengatakan instruksi berupa surat edaran tersebut, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat internal soal pajak hiburan.

Merespons hal ini, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesi (HIPPI) DKI Jakarta Uchy Hardiman meminta surat edaran tersebut diperkuat oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

• Menko Airlangga Tegaskan Pemda Bisa Berikan Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Ini Dasarnya

“Isi SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ, antara lain mengatur pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Ini kan masih rancu implementasinya,” kata Uchy Hardiman seusai membuka Rapat Badan Pengurus Lengkap dan Musyawarah HIPPI DKI JAKARTA, Rabu (24/1/2024).

Menurut Uchy, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) maupun SE Mendagri, tidak menegaskan pemda berhak kembali ke aturan tarif pajak lama atau tidak mematuhi UU HKPD.

Hanya, pemerintah daerah memang diperbolehkan memberi insentif fiskal.

• Bertemu Bamsoet, Rudy Salim Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan

Insentif fiskal yang dimaksud antara lain pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

“Di sinlah perlunya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, segera mengeluarkan Perppu untuk menyelamatkan nasib serta masa depan para pengusaha pribumi,” ujar Uchy.