Ahmad Basarah Anjurkan Salam Pancasila di Forum-Forum Resmi

jpnn.com, RIAU - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengkritisi hasil Ijtima Ulama VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa tentang pengucapan salam berbagai agama bukan toleransi yang benar.

Dia menghormati hal itu dan menyarankan agar salam agama-agama semestinya tetap dibenarkan dan ditambah persatuan ‘Salam Pancasila’ di forum-forum resmi.

"Negara kita dihuni oleh 1.340 suku bangsa yang menganut selain enam agama yang diakui negara secara sah juga banyak aliran kepercayaan yang masih hidup. Jika kebhinekaan di negara kita tidak kita jaga, tidak kita rawat, dengan toleransi dan semangat kebangsaan yang utuh," ujar Ahmad Basarah saat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Blok Rokan Dumai Riau, Sabtu (1/6)

• Ahmad Basarah: Penganiayaan kepada Sukarelawan Ganjar-Mahfud Pelanggaran HAM

Dia mengajak semua pihak untuk saling menghormati dalam perbedaan, termasuk mazhab dalam Islam.

Dia berpendapat dirinya mengikuti mazhab yang menyatakan bahwa mengucapkan salam agama dibolehkan dalam Islam, sesuai spirit hadist Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim "innamal a’maalu bin-niyyat" bahwa sesungguhnya setiap perbuatan manusia dinilai Allah tergantung pada niatnya.

"Dalam Al-Quran, khususnya Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 8, jelas sekali Allah mengajarkan bahwa dia yang Maha Suci tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam urusan agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman,".

• MPR RI Tegaskan Peran Generasi Muda Penting dalam Mengimplementasikan Nilai Kebangsaan

"Saat saya sebagai umat Islam menyampaikan salam agama lain atau memberikan ucapan selamat memperingati hari hari besar agama lain, niat dalam hati saya hanya untuk menghormati dan menjaga toleransi serta memperkokoh kehidupan kebangsaan Indonesia dan bukan untuk menoleransi apalagi mengompromikan aqidah keislaman saya," tambah Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku sangat menghormati kedudukan dan peran MUI.