erek2 67

2024-10-07 03:11:51  Source:erek2 67   

erek2 67,koora365,erek2 67

JPNN.com » Daerah » Sumsel » Pj Gubernur Agus Fatoni Berharap Proyek Strategis Nasional di Sumsel Berjalan Lancar

Pj Gubernur Agus Fatoni Berharap Proyek Strategis Nasional di Sumsel Berjalan Lancar

Jumat, 29 Maret 2024 – 21:40 WIB Pj Gubernur Agus Fatoni Berharap Proyek Strategis Nasional di Sumsel Berjalan LancarFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comPj Gubernur Sumsel Agus Fatoni gus Fatoni di acara pembukaan sosialisasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PT Perkebunan Nasional Group yang berlangsung di Hotel Wyndam Jakabaring, Palembang pada Kamis (28/3). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG -  Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka secara resmi sosialisasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PT Perkebunan Nasional Group.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Wyndam Jakabaring, Palembang pada Kamis (28/3).

Fatoni mengatakan penggabungan atau peleburan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) merupakan bentuk dukungan untuk bisa melaksanakan PSN.

Baca Juga:
  • Pj Gubernur Agus Fatoni Rakor Bersama Mendagri Secara Virtual, Bahas Isu-Isu Strategis

Oleh karena itu, dia berharap para bupati/wali kota yang hadir mendengarkan kebijakan-kebijakan apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut sehingga PSN di Sumsel bisa berjalan lancar.

“Kami berharap melalui Sosialisasi Proyek Strategis Nasional pada PT Perkebunan Nasional Group dapat terlaksana dengan baik dan ditemukan solusi menghadapi tantangan perkebunan ke depan," ujar Fatoni dalam keterangan yang diterima, Jumat (29/3).

Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran pada 13 Maret 2024 tentang Proyek Strategis Nasional.

Baca Juga:
  • Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak Semua Pihak Menyukseskan 7 Gerakan Serentak se-Sumsel

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 tahun 2022 tentang PSN juga disebutkan untuk Proyek Strategis Nasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa dibebaskan.

“Maka kehadiran bapak atau ibu para bupati dan wali kota, kemudian kepala Bappeda, dan juga undangan yang lain untuk bisa bersama-sama memahami kebijakan yang sudah ditetapkan ini,” terang Fatoni.

Read more